JAKARTA – Pemerintah menyatakan vaksin COVID-19 ditargetkan selesai pada Januari 2021 mendatang. Jika target tercapai, imunisasi massal bisa dilaksanakan mulai Februari 2021.
“Kita ingin pastikan imunisasi massal ini berjalan baik di awal tahun depan. Memang waktunya sangat sempit. Kalau dimulai Februari 2021 bisa nggak selesai di Juli 2021,” ujar Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir, di Jakarta, Sabtu (15/8/2020).
Menteri BUMN ini mengatakan imunisasi merupakan bagian terakhir dari program Indonesia sehat yang harus berjalan lebih dulu. “Indonesia sehat harus berjalan lebih awal. Setelah itu bantuan. Selanjutnya stimulus vaksin, dan terakhir imunisasi massal. Kalau ini sudah dilakukan, kita akan bicara Indonesia tumbuh,” tegas Erick.
Dengan adanya imunisasi, diharapkan masyarakat Indonesia bisa merasakan kembali kebersamaan yang hilang. Erick menegaskan tugas komite adalah melakukan percepatan, dukungan dan sinkronisasi.
“Untuk saat ini, kampanye, sosialisasi, peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan sebagaimana Inpres Nomor 6 tahun 2020, memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak adalah keharusan yang harus dipatuhi seluruh elemen bangsa,” paparnya.
Dia menilai kebijakan tidak mengkarantina alias lockdown, sudah sangat tepat. Sebab, lanjutnya, harus seiring antara kesehatan dan ekonomi. “Jangan terbalik kesehatan jadi fokus, baru pemulihan ekonomi. Bukan begitu. Kesehatan dan ekonomi harus berjalan seiring. Ada gas dan ada rem,” tukasnya.
Menurutya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen lebih baik dibandingkan Singapura yang minus 12,6 dan negara-negara lainnya. “Kebijakan Presiden sudah tepat. Kita juga nggak usah debat lagi. Sekarang kita bicara seperti Presiden tekankan dua hal untuk melakukan lompatan kemajuan,” terangnya.
Sektor yang ditekankan Presiden Joko Widodo dalam pidato RUU APBN 2021- untuk melakukan lompatan kemajuan yakni kesehatan, pangan, dan energi. “Dua poin ini jadi dasar Indonesia tumbuh. Data prediksi World Bank 4,8 persen pertumbuhan ekonomi ke depan. ADB 5,5 persen, IMF 6,1 persen. Kalau bangsa luar percaya, masa kita pesimistis. Karena itu Indonesia targetkan pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen,” ucapnya.
Dia menyebutkan Indonesia mempunyai dua modal dasar yang kuat untuk bangkit. Yakni jumlah penduduk besar dan kaya sumber daya alam. “Kita sudah berkali-kali diuntungkan dengan siklus ekonomi. Dulu minyak, kayu, batu bara, kelapa sawit. Sekarang nikel, bauksit, dan lainnya,” jelas Erick.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi dalam Pidato RUU APBN 2021 menyampaikan seiring dengan pentingnya kelanjutan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pada RAPBN tahun 2021, dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun. Dana itu diarahkan untuk pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU.
Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun. Yakni melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, serta bansos tunai.
Ketiga, sektoral kementerian/lembaga dan pemda dengan anggaran sekitar Rp136,7 triliun, yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.
Keempat, dukungan pada UMKM sekitar Rp48,8 triliun, melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan. Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun, yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan. Keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun, melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.
Hal senada disampaikan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo. Menurutnya, perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan masih menjadi kunci memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
“Kalau kita bisa melakukan perubahan perilaku dengan disiplin, serta patuh protokol kesehatan, kita akan mampu memutus mata rantai penularan,” tegas Doni.
Perilaku disiplin dan menerapkan protokol kesehatan menjadi kekuatan utama masyarakat Indonesia. Sebab, obat COVID-19 belum ada. “Vaksin baru bisa efektif beberapa bulan ke depan,” tukasnya.
Menjelang vaksin benar-benar ditemukan dan dapat diproduksi massal, akan ada sejumlah kemungkinan yang masih bisa terjadi. “63 persen keberhasilan dalam menangani COVID-19 adalah di bidang sosialisasi,” jelas mantan Danjen Kopassus ini.
Terpisah, dokter spesialis okupasi dari Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas (IKK) FK Universitas Indonesia (UI), Nuri Purwito Adi, menjelaskan faktor yang menyebabkan penularan COVID-19 di lingkungan kantor karena pegawai abai protokol kesehatan. “Padahal, pemerintah telah mengeluarkan protokol kesehatan di tempat-tempat umum, termasuk di tempat kerja,” kata Nuri.
Menurutnya, saat ini, ada beberapa sektor bisnis yang memang harus bergerak di tengah situasi pandemi. Karena itu, bagi perusahaan perlu memperhatikan apa saja risiko penularan yang bisa terjadi pada karyawan.
Salah satu caranya adalah mengurangi jumlah orang apabila mengadakan pertemuan. Bahkan, lanjutnya, kalau bisa dihindari. “Jika kegiatan itu harus dilakukan dengan cara tatap muka, maksimal dalam suatu ruangan 20 orang,” pungkasnya.(fin/h2c)
